Mendorong Penghapusan Eksploitasi Pekerja Perempuan di Sektor Kelapa Sawit dan Perikanan

JAKARTA – Pekerja perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kondisi kerja yang tidak memadai di perkebunan kelapa sawit dan industri perikanan. Mereka masih menghadapi diskriminasi dalam hal upah, jaminan perlindungan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta rentan terhadap pelecehan seksual.

Untuk itu, Direktur Pengawasan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Sumber Daya Manusia (Kamankar), Yulia Adiratana menegaskan, perempuan pekerja memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun, ia mengakui bahwa pada kenyataannya, perempuan seringkali melakukan pekerjaan berketerampilan rendah dengan produktivitas minimal dan jam kerja panjang, serta seringkali tidak dibayar.

“Perempuan juga harus menanggung beban perawatan dan pekerjaan rumah yang tidak dibayar. Oleh karena itu, pekerja perempuan berhak mendapat perlindungan lebih dibandingkan laki-laki,” kata Yuli saat diskusi online Dialog Sektoral: Kesetaraan Gender untuk Pekerjaan yang Adil dan Layak di Perdesaan di Jakarta pada Selasa (27/2).

Acara ini merupakan kerjasama International Labour Organization (ILO) dengan KataData dan Magdalena dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Diskusi ini membahas upaya pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan dan pelaku ketenagakerjaan untuk menjamin pekerjaan layak di pedesaan.

Julia juga menambahkan, pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi perempuan dengan undang-undang perpajakan. 13 tentang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang diturunkan darinya, yang mencakup perlindungan fungsi reproduksi dan non-diskriminasi. Selain itu, pemerintah menerbitkan panduan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja sesuai dengan Peraturan Menteri No. 88 dari tahun 2023.

“Melalui berbagai instrumen tersebut di atas, pemerintah ingin memastikan seluruh pekerja, terutama perempuan, dapat bekerja dengan nyaman, terutama di industri padat karya seperti perkebunan,” lanjutnya.

Sementara itu, National Program Officer ILO Luziani Julia menyatakan ada kebutuhan mendesak untuk memberdayakan perempuan dan mendorong kesetaraan gender untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

“Sesuai motto SDGs, tidak ada seorang pun yang tertinggal, semua pihak harus terlibat secara positif dan protektif, terutama kelompok rentan, termasuk perempuan di pedesaan, agar permasalahan mereka terlihat dan mereka juga mempunyai kesempatan untuk menikmati manfaat pembangunan,” katanya.