Sosok Menteri yang Mencetus Sistem Zonasi dan Alasan di Balik Penerapannya dalam PPDB

Read Time:1 Minute, 58 Second

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri sistem zona dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“(Zona PPDB) sedang dipertimbangkan,” kata Presiden Joko Widodo saat dikonfirmasi rombongan media di Stasiun Duku Atas, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Dari pertimbangan tersebut, Jokowi akan mengkaji dan menganalisis secara mendalam kelebihan dan kekurangan sistem zonasi PPDB.

Rencana penghentian zonasi ini kabarnya akan dipertimbangkan Presiden Joko Widodo setelah menerima usulan Wakil Presiden MPR Ahmad Muzani di Istana Negara pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Muzani mengatakan, Jokowi mempertimbangkan untuk mengakhiri sistem zonasi PPDB pada tahun depan. Sebab, kontroversi zonasi terjadi pada PPDB di setiap negara bagian hampir setiap tahunnya.

Lantas siapa menteri yang menggagas sistem zonasi, dan apa alasan penerapan PPDB? Menteri yang memprakarsai sistem zonasi

Menurut “Inspirasi Arsitektur Tanpa Diskriminasi”, buku zonasi pendidikan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sistem zonasi merupakan salah satu dari empat metode yang disediakan PPDB.

Seperti diketahui, PPDB memiliki empat cara untuk menentukan apakah anak Anda bisa diterima di sekolah usulan. Yang pertama adalah bagaimana menerapkannya, memeriksanya, mengubah perilaku orang tua dan bagaimana zonasinya.

Sistem zonasi PPDB dimulai ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (2016-2019) menggantikan Anies Baswedan yang diberhentikan oleh Jokowi.

Perluasan sosial zonasi dimulai pada tahun 2016, setelah itu sistem tersebut mulai diterapkan di seluruh sekolah pada tahun 2017 dan diterapkan pada tahun 2018. Mengapa Muhadjir Effendy menetapkan sistem zonasi.

Dalam jumpa pers yang digelar di Sekretariat Presiden, Senin, 23 Oktober 2017, Muhadjir mengatakan sistem zonasi akan menjamin pemerataan bagi seluruh siswa.

Sistem zonasi ini mengharuskan siswa bersekolah di sekolah yang berada dalam satu kabupaten dengan tempat tinggalnya, berdasarkan kartu keluarga.

Muhadjir berpendapat dengan sistem ini tidak ada ide baru mengenai sekolah unggulan dan sekolah unggulan. Menurutnya, sistem ini diterapkan agar siswa berbakat tidak kesulitan masuk ke sekolah favoritnya. Jadi, sebaliknya, siswa yang tidak berpendidikan berbondong-bondong ke sekolah yang tidak populer.

Oleh karena itu Muhadjir sangat yakin dengan sistem zonasi ini, sistem kasta yang ada di sekolah akan segera hilang. 

“Dengan begitu kita akan segera punya sekolah yang sebaik-baiknya tanpa ada kastanye. Sebaliknya, kalau sekolahnya kurang bagus, anak-anak bodoh akan berkumpul di sana,” kata Muhadjir. PDIP terbuka tepat pada waktunya untuk memilih Anies. Ia mengaku sudah berbicara dengan Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Cak Imin pada Pilgub Jakarta, dan kemungkinan partainya akan maju bersama petahana Anies Baswedan.petbrowser.us.co.id pada Pilgub Jakarta 2024. 8 Juni 2024

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Ortu Perlu Perhatikan Ini Saat Akan Mudik Lebaran agar Anak Tidak Kelelahan di Jalan
Next post Rektor USU: Demi Dapat UKT Murah, Ada Mahasiswa Pakai Data Tagihan Listrik Sopirnya