Komnas Perempuan: Korban Pelecehan Seksual di Universitas Pancasila Alami Relasi Kuasa Berlapis

Read Time:2 Minute, 17 Second

petbrowser.us, kasus pelecehan seksual di Universitas Pancasila (UP) Jakarta yang dituduhkan reaktor tidak aktif berinisial ETH melibatkan dua pegawai sebagai korban.

Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menangani kasus ini mengatakan, kasus kekerasan seksual erat kaitannya dengan relasi kekuasaan.

“Perlu diingat bahwa relasi kekuasaan yang timpang dan seringkali bersifat hierarkis menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual, serta keengganan atau bahkan ketakutan korban untuk melapor,” kata Ketua Komnas Perempuan. . andi. Yentriyani dalam jumpa pers, Rabu (28/2/2024). 

Apalagi jika pelaku mempunyai posisi mempengaruhi kehidupan korban dan keluarganya.

Dalam kasus yang dikeluhkannya, pelapor berada pada posisi berkuasa, yaitu: pertama, sebagai perempuan yang tersubordinasi di hadapan laki-laki. Kedua, pegawai atau bawahan merupakan penerima kerja dari atasan. Ketiga, adanya disparitas tingkat pendidikan dan pengetahuan antara perempuan korban dan terdakwa.

Selain itu, kekerasan seksual seringkali terjadi secara diam-diam dan tidak disaksikan. Akibatnya, pernyataan korban seringkali diabaikan dan keasliannya dipertanyakan.

“Oleh karena itu, para korban memerlukan waktu dan dukungan untuk bersuara dan menyampaikan kasusnya. “Ada juga terduga korban yang kembali dengan tuduhan pencemaran nama baik universitas,” kata Andy.

Tak ayal, kondisi korban tak lepas dari trauma akibat pelecehan seksual yang dialaminya. Oleh karena itu, untuk berani bersuara dan melaporkan, korban harus terlebih dahulu diberdayakan.

Meski memiliki relasi kekuasaan berlapis-lapis, Komnas Perempuan mengapresiasi keberanian jurnalis perempuan/korban untuk bersuara dan melaporkan kasusnya ke polisi agar ditangani melalui sistem peradilan pidana.

Laporan ini diterima Komnas Perempuan pada 12 Januari 2024. .

Dalam pengaduan tertanggal 12 Januari 2024, pelapor menginformasikan kepada polisi bahwa laporan kasusnya diproses atas dugaan kekerasan seksual berdasarkan Pasal 6 UU TPKS.

Selain melanjutkan proses hukum, Komnas Perempuan mengharapkan penyidik ​​dan/atau rekan korban berkoordinasi dengan UPTD APP dan LPSK untuk melindungi hak korban.

Menyikapi laporan tersebut dan sesuai dengan amanat UU TPKS, Komnas Perempuan melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.

Hal ini mencakup bagaimana pihak universitas menyikapi laporan kejadian tersebut dan bagaimana polisi menangani kejadian tersebut. Hasil investigasi mendalam akan dituangkan dalam rekomendasi lebih lanjut untuk memastikan penanganan kasus secara menyeluruh dan berjuang untuk mencegah terulangnya kembali.

Terkait proses penanganan kasus tersebut, Komnas Perempuan melontarkan empat pernyataan.

Pertama, Komnas Perempuan mendorong polisi untuk mengacu pada UU TPKS yang mencakup kelancaran transisi antara proses hukum dan pemulihan korban.

Kedua, Universitas Pancasila diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Hal ini juga mengacu pada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Pada dasarnya, hal ini mengharuskan universitas sebagai pemberi kerja untuk menangani dan memenuhi hak-hak korban atas perlindungan dan ganti rugi.

Ketiga, mendorong media untuk memberitakan berita yang mengutamakan perlindungan korban.

Keempat, mengajak masyarakat untuk mendukung upaya penindakan dan pemulihan pelapor/korban kekerasan seksual.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Bulan Literasi Kripto 2024: Ajang Berkumpulnya Para Ahli Kripto dan Regulator di Indonesia
Next post Makin Banyak yang Kena Kanker di Usia Muda, Mengapa Orang Zaman Sekarang Lebih Berisiko?