KKP Umumkan Lokasi Sedimentasi Laut yang Boleh Dimanfaatkan, Ini Daftarnya

Read Time:1 Minute, 26 Second

petbrowser.us, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengumumkan wilayah-wilayah yang akan dibersihkan dari sampah hasil dumping di laut. Kilangnya berada di Laut Jawa, Selat Makassar, serta Natuna dan Natuna Utara.

Identifikasi wilayah pembersihan dilakukan setelah kami bekerja sama dengan beberapa pihak dan melakukan penelitian ilmiah terhadap wilayah tersebut, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam pengumuman di Jakarta, Sabtu (16). /3 ). /2024).

Trenggono mengatakan, pembersihan dampak dumping di laut merupakan tanggung jawab Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023. Selain itu, KKP menerbitkan peraturan turunan berupa Undang-undang Kementerian Keuangan dan Perikanan No. 33 Tahun 2023 dan Kementerian Keuangan dan Perikanan No. 16 Tahun 2024 tentang dokumen perencanaan pengelolaan dampak sedimentasi laut. Trenggono menjelaskan, saat ini terdapat tujuh tempat penjernihan air di wilayah Demak, Surabaya, Cirebon, Indramayu, Karawang, di perairan sekitar Kutai Kartanegar dan Balikpapan, serta di perairan sekitar Pulau Karimun, Lingga. Pulau dan Bintan, Pulau Riau.

Dengan menerbitkan pengumuman mengenai kawasan tersebut, KKP mengajak para pelaku ekonomi untuk memanfaatkan solusi sedimentasi yang ada. Kegiatan industri yang dimaksud mempunyai biaya seperti pembersihan hasil dumping di laut dan pemanfaatan hasil dumping di laut serta peralatan dengan teknologi khusus.

“Selain itu, para profesional dapat mengirimkan umpan balik pengguna mengenai tujuan pembersihan, lokasi, ruang lingkup, metode dan peralatan pembersihan,” kata Trenggono.

Kemudian informasi tentang sejarah pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan pembersihan sedimen di laut dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab, dokumen yang memerlukan persetujuan pekerjaan pemanfaatan sumber daya laut (KKPRL), dan surat pernyataan tidak ada catatan pelanggaran. perizinan usaha tersebut. pekerjaan di bidang kelautan dan perikanan.

“Organisasi dunia usaha harus mematuhi ketentuan, salah satunya memenuhi kebutuhan rumah. Pemberitahuan ini diperlukan hingga 28 Maret dan penyerahan dokumen yang diperlukan sejak tanggal kampanye hingga hari terakhir kampanye,” kata Trenggono.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Cladtek Menangi Kontrak Pengembangan Fasilitas Gas JOB Tomori
Next post 5 Pantangan yang Harus Dihindari Selama Bulan Ramadhan